YPMAK dari PWT2, LPMI kemudian LPMAK dan 2019 menjadi YPMAK

Sudah banyak program yang dilakukan sejak awal hingga sekarang menjadi Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro.

Jayapura, Papua Goal.com– Claus Wamafma Vice President of Community Development PT Freeport Indonesia mengatakan perkembangan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) terus berkembang dari PWT2, LPMI kemudian LPMAK dan pada 2019 menjadi Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

“Dulu pengurus pertama LPMI, Yoppi Kilangin, sekretaris eksekutif LPMAK, John Nakiaya, Emanuel Kemong dan Abraham Timang. Kemudian YPMAK Vebian Magal dan selanjutnya Dr Lonardus Tumuka dari orang Kamoro, “kata Claus Wamafma kepada papuagoal.com di sela-sela Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ke XV di Jayapura, 9 Oktober 2024.

Dia mengatakan sudah banyak program yang dilakukan sejak awal hingga sekarang menjadi YPMAK.

Hal ini senada dengan pernyataan Claus Wamafma dalam laman resmi YPMAK belum lama ini di Timika bahwa PT Freeport sudah berulang tahun ke 57 di lokasi tambang di Bumi Amungsa ini dan sebagai perusahaan tumbuh dan melakukan banyak sekali penyesuaian baik dari sisi operasi, dari sisi lingkungan, hubungan dengan pemerintah maupun dari sisi hukum. “Kita tidak pernah membayangkan kalau akan ada nanti Kabupaten Mimika dan  kemudian Kabupaten Mimika hadir dan kemudian hari ini kita ada Provinsi Papua Tengah, “Katanya seraya menambahkan dulu ada operasi tambang permukaan (open pit mining) dan sekarang sudah tutup sejak lima tahun yang lalu (2019).

“Kita hanya mengoperasikan tambang di bawah tanah (under ground mining). Kita juga tidak tahu kalau nanti akan terjadi divestasi saham FCX sekarang dimiliki 51,2 persen yang dimiliki pemerintah Indonesia melalui BUMN yang namanya mind.id. Dan juga melihat terjadi banyak sekali perubahan dalam perjalanan operasi kita dalam relasi kita hubungan dengan masyarakat dalam relasi hubungan kita dengan pemerintah tetapi juga dengan kerja kerja kita dengan YPMAK, tadi ada PWT2 kemudian ada LPMI dan LPMAK sampai sekarang YPMAK,”katanya.

“Apa yang terjadi? Ini adalah bagian menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dengan perubahan tata kelola, dengan perubahan hukum, dengan perubahan Undang Undang, Itu yang dilakukan sampai hari ini. Dan puji Tuhan kami bangga sekali dengan apa yang sudaj dicapai dengan YPMAK. Ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki tetapi sebagai lembaga, sebagai institusi YPMAK sudah lebih dari 25 tahun dan kita harus mengakuiada banyak sekali hasil YPMAK yang sudah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah baik masyarakat lokal, lembaga adat, gereja, pihak TNI, pihak POLRI.  Itu tidak bisa bekerja sendiri dan butuh kerja sama dan gandeng tangan,”katanya.

Dikatakan bahwa YPMAK lewat program kampung ini sudah mencapai 180 milyar rupiah sejak 2021 sampai dengan 2024, program kampung ini di luar program program yang sudah jalan, di luar kesehatan, di luar eknomi, di luar bea siswa, di luar sekolah asrama, dan  ini ada tambah lagi dari tahun 2019.

“Ketika LPMAK berganti menjadi YPMAK, orang kemudian nanya kenapa berubah nama dari LPMAK menjadi YPMAK, Undang-undang di Republik Indonesia mengharuskan kita untuk mendaftar tidak bisa bikin organisasi tanpa mendaftar, nanti dianggap organisasi yang tidak jelas. Nah pilihan di Kementerian Hukum dan HAM, pilihannya ada Yayasan  jadi bukan karena kemauan Direksi YPMAK tidak ini ketentuan undang undang harus mendaftar. Itu yang tadi saya bilang ketika ada perubahan aturan, perubahan undang undang,nah kita tugasnya menyesuaikan, jadi LPMAK menjadi YPMAK prgramnya sama dan masih terus berjalan,”katanya.

Program masih jalan terus membayar bea siswa, masih terus membayar orang sakit, masih terus bikin perahu dari 2019 sampai dengan 2023 dari PT Freeport itu sudah transfers sebesar 2,5 triliun rupiah dan kemudian dari 2024 sampai dengan 2028 (lima tahu) kita sudah anggarkan lagi 3,6 triliun rupiah. “Jadi ini sesuatu yang serius buat kami, jadi tidak ada kita main main di program ini tetapi kita minta ini harus terbuka, harus transparan, harus akuntabel, dan tugas kita semua dan tugas juga dari masyarakat untuk melakukan pengawasan. Karena itu baru dari Freeport pemerintah daerah juga menyisihkan anggaran, pemerintah daerah juga punya program program yang sama. Nah dititk inilah kita berharap ada kolaborasi jadi direksi di YPMAK berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan para pihak lain dari pihak gereja yang selama ini bekerja dengan kita dari keusupkupan dan kemudian dari PT Freeport Ind sehingga apa yang menjadi cita cita bersama tentu kami tidak mau kami hadir kami masih beroperasi tetapi masyarakatnya gagal, ”katanya.(*)