Pokja Kampung Atapo, Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika jalankan program tanam kelapa dan kios kampung
Pertemuan tim Divisi Ekonomi YPMAK dan masyatakat Kampung Atapo, Mimika Barat, Minggu (9/6/2024)- Jubi/ist
“Total anggaran yang dikelola POKJA Kampung Atapo Tahun 2023 senilai Rp 300 juta“
TIMIKA, Papua Goal- Timika, fajarpapua.com – Paulinus Akimuri terpilih menjadi Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Program Kampung Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) di Kampung Atapo, Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika. Pemilihan yang berlangsung di sana dalam pemilihan ,Minggu (9/6/2024).
Dalam menjalankan Program Kampung YPMAK Tahun 2024, Paulinus Akimuri mendapat dukungan dari Paskalis Kamanaru sebagai sekretaris. Sedangkan Marice Mauneti sebagai bendahara dan dibantu oleh dua orang anggota Karel Potarapea dan Paulus Akimuri.
Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang mengatakan, kedatangan tim bertujuan untuk melakukan evaluasi serta pembentukan POKJA Tahun Anggaran 2024.
“Tujuan kami datang sama seperti tahun lalu berbicara tentang POKJA Kampung Atapo karena masa kerja pengurus Tahun 2023 telah selesai,” katanya dalam press release yang diterima Papua Goal dari Humas YPMAK, Senin (10/6/2024)
“Masyarakat silahkan memilih siapa yang cocok menahkodai pengurus pokja di kampung ini,” katanya.
Sementara itu, Dwi Ikhsan juga mengingatkan, perahu fiber dan perahu tempel yang sebelumnya dikelola oleh pengurus lama harus diserahkan kepada pengurus POKJA baru.
“Jadi fiber ini milik masyatakat bukan milik pengurus lama sehingga harap diberikan ke pengurus POKJA yang baru,” tambahnya.
Sekadar diketahui total anggaran yang dikelola POKJA Kampung Atapo Tahun 2023 senilai Rp 300 juta.
Anggaran itu juga dimanfaatkan pula untuk penanaman pohon kelapa dan pengadaan kios kampung.
Sementara Kaur Keuangan Kampung Atapo, Hans Marien menyebut, kegiatan dilaksanakan POKJA Tahun 2023 penanaman pohon kelapa Rp 100 juta. Rp 140 juta digunakan untuk belanja kios kampung dan masih banyak yang lainnya.
“Saya berharap pengurus POKJA yang baru dibentuk harus jalan bersama mulai dari pencairan anggaran hingga pelaksanaan program di kampung, karena itu uang masyarakat,” katanya.(dam)
